Regulasi & Dasar Hukum
Peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan tugas Dinas PUPR Kota Palembang — dari penyelenggaraan jalan, penataan ruang, sumber daya air, sampai pembinaan jasa konstruksi.
Undang-Undang
- Dokumen menyusul
UU No. 38 Tahun 2004
Jalan — dasar penyelenggaraan jalan kota oleh Bidang Bina Marga.
- Dokumen menyusul
UU No. 26 Tahun 2007
Penataan Ruang — acuan penyusunan dan pengendalian tata ruang kota.
- Dokumen menyusul
UU No. 2 Tahun 2017
Jasa Konstruksi — dasar pembinaan dan perizinan usaha jasa konstruksi.
- Dokumen menyusul
UU No. 17 Tahun 2019
Sumber Daya Air — dasar pengelolaan irigasi dan drainase.
- Dokumen menyusul
UU No. 28 Tahun 2002
Bangunan Gedung — persyaratan teknis dan administratif bangunan.
Peraturan Pemerintah
- Dokumen menyusul
PP No. 16 Tahun 2021
Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (PBG).
- Dokumen menyusul
PP No. 22 Tahun 2020
Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Peraturan Daerah
- Dokumen menyusul
Perda Kota Palembang tentang RTRW [nomor menyusul]
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang — acuan rekomendasi tata ruang.
- Dokumen menyusul
Perwali Kota Palembang tentang Tupoksi Dinas PUPR [nomor menyusul]
Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas PUPR Kota Palembang.
Salinan resmi peraturan daerah dan peraturan wali kota dapat diminta melalui Sekretariat Dinas PUPR. Untuk pertanyaan penerapan regulasi pada kasus tertentu, hubungi bidang pengampu pada halaman Struktur Organisasi.